Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon Imron pada saat menghadiri kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025 yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto.
Pertemuan yang juga dihadiri Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto, dengan para serikat pekerja serta perwakilan perusahaan di salah satu cafe di Kecamatan Sumber.
Imron mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kewajiban dan hak para buruh. Ia menekankan, bahwa para pekerja harus tetap menjaga kualitas kerja dan loyalitas terhadap perusahaan, sembari memastikan hak-haknya—seperti jaminan sosial—tetap terpenuhi.
“Kami menghimbau para buruh agar tetap menjaga kualitas kerja. Jika ada permasalahan, segera komunikasikan dengan pihak berwenang agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” kata Imron, Rabu (16/4/2025).
Imron juga menambahkan bahwa pemerintah daerah siap menjadi jembatan komunikasi antara pekerja dan perusahaan. Bila ditemukan indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam hubungan kerja, pemerintah siap turun tangan untuk melakukan mediasi.
“Begitu pula kepada para pengusaha, kami tekankan agar tidak mengabaikan hak-hak dasar buruh, seperti jaminan sosial dan keamanan kerja,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto menyampaikan, bahwa pihaknya terus aktif memfasilitasi dialog antara serikat pekerja, perusahaan, hingga kuasa hukum masing-masing pihak.
Hal ini dilakukan demi menjaga iklim investasi yang kondusif tanpa mengorbankan kepentingan pekerja lokal.
“Kami ingin menciptakan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan buruh. Harmoni hubungan industrial ini sangat penting, karena di satu sisi kita ingin menarik investor, tapi di sisi lain, peluang kerja bagi masyarakat Cirebon harus tetap dijaga,” ujar Novi.
Dalam kesempatan tersebut, Novi juga menjelaskan bahwa isu outsourcing menjadi perhatian utama. Menurutnya, aturan ketenagakerjaan yang berlaku hanya membolehkan outsourcing untuk pekerjaan tertentu, seperti keamanan (security) dan layanan kebersihan (cleaning service).
Untuk pekerjaan inti, seperti operator dan produksi, perusahaan wajib mengikuti sistem kerja kontrak (PKWT) atau tetap (PKWTT) sesuai regulasi.
“Outsourcing hanya diperbolehkan untuk bidang tertentu. Kalau untuk operator atau tenaga inti, harus mengikuti ketentuan formal PKWT atau PKWTT. Kami juga mengawasi ketat praktik-praktik yang bisa merugikan pekerja,” imbuhnya.
Pemkab Cirebon juga telah memfasilitasi pertemuan antara serikat pekerja dan manajemen PT Yihong pada 11 April lalu.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati adanya pembahasan internal terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan tersebut.
Novi menambahkan, bahwa ke depan, pihaknya akan terus menjaga komunikasi terbuka dan aktif dengan seluruh elemen ketenagakerjaan, termasuk UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dan aparat kepolisian, guna memastikan tidak ada provokasi dari pihak luar yang dapat memperkeruh suasana.
“Kami ingin semua pihak memahami, bahwa proses ini bertujuan menciptakan ketenangan bekerja dan keberlangsungan usaha,” kata Novi.
“Data tenaga kerja lokal juga akan menjadi dasar dalam merancang rekrutmen tenaga kerja baru, agar masyarakat sekitar perusahaan tetap mendapatkan prioritas,” tutupnya.
(Hendra)